SEBUAH OPINI: DILEMA PENDIDIKAN INDONESIA (keterkaitan penahanan ijazah, SPP dan gaji pengajar) PART II

Setelah sebelumnya telah dibahas tentang dampak dan penyebab penahanan ijazah sekolah, berikut ini akan dibahas keterkaitan antara SPP dan gaji pengajar serta solusi yang bisa dilakukan.

        3. SPP dan gaji pengajar, apa keterkaitannya?

Patut diketahui bahwa gaji tenaga kependidikan apapun jenisnya (seperti guru, teknisi dan lain-lain) termasuk dalam biaya operasional sekolah, tepatnya biaya operasional personalia. Lalu kita pisah kembali berdasarkan jenis satuan pendidikan, yang mana secara sederhana pemerintah bertanggung jawab atas gaji pengajar di sekolah negeri. Sedangkan sekolah swasta, gaji guru kembali dibebankan kepada penyelenggara satuan pendidikan. Istilah SPP sendiri dianggap sebagai pungutan yang turut diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Selain tidak memaksa, sifat dari pungutan ini tidak dapat dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.

Keberadaan SPP ini murninya dialokasikan untuk menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan serta untuk mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa SPP ini juga bisa dianggarkan untuk gaji pengajar. Bagaimana bisa? Pernahkah anda mendengar keluhan para pengajar di Indonesia yang mendapatkan upah rendah? Ada banyak sekali berita yang membicarakan besaran gaji guru yang dinilai kurang mencukupi. Asumsinya adalah, untuk menutupi kekurangan gaji guru, satuan pendidikan memanfaatkan dana SPP. Perlu diketahui bahwa, tidak semua satuan pendidikan memikiki kasus seperti ini. Akan tetapi beberapa institusi yang saya temui secara langsung nyatanya memiliki pengalaman serupa. Pertanyaannya adalah, terlepas dari jenis sekolah yang ada apabila SPP ini tidak bersifat wajib, apakah satuan pendidikan masih bisa memberikan upah yang setimpal dengan kerja keras seorang guru? Sedangkan ada banyak sekali kebutuhan operasional yang harus dipenuhi. Satu-satunya cara selain mengandalkan SPP adalah mengharap dana bantuan dari pemerintah yang dianggarkan minimal sebanyak 20% dari belanja negara.

Maka alasan SPP yang menunggak menjadi masuk akal dalam kasus penahanan ijazah oleh institusi pendidikan, khususnya sekolah swasta yang sumber pendanaannya selain dari penyelenggara, juga orang tua atau wali peserta didik.

Ilustrasi anak-anak sekolah

4. Solusi

Berbicara tentang solusi, maka faktor kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat menjadi agenda utama. Selain itu, masyarakat khususnya calon wali peserta didik juga harus memahami hak dan tanggung jawabnya ketika anak masuk ke jenjang pendidikan tertentu, terkait jenis sekolah, biaya, fasilitas, dan lain sebagainya. Sedikit membeberkan solusi yang diberikan oleh masyarakat publik melalui media sosial di mana mereka pernah mengalami penahanan ijazah. Mayoritas solusi menyatakan untuk segera “melunasi” tunggakan, sebab berkaca pada fasilitas sekolah yang telah dimanfaatkan dan juga jasa guru yang tak terhingga. Memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak itu sangat penting dan dianjurkan. Namun patut mempertimbangkan kondisi ekonomi serta hal-hal lain untuk mencegah kasus yang serupa.

Selanjutnya, pemerintah setidaknya tetap memberikan bantuan pendidikan baik kepada satuan pendidikan (difungsikan untuk fasilitas atau gaji pengajar) maupun masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Beberapa berita yang saya temui menyatakan bahwa pemerintah juga “menebus” ijazah yang ditahan oleh satuan pendidikan dengan alasan biaya. Hal berikut tentu sangat berguna bagi siswa yang telah lulus untuk meniti karir ke depannya. Akhir kata, saya akan terus mendukung keberlangsungan program pendidikan yang menjamin seluruh masyarakat untuk mampu mendapatkan pendidikan yang berkualitas secara berkeadilan.