Ruang Kacamata

Pertama-tama, tulisan kecil-kecilan ini berangkat dari keresahanku ketika  secara berulang menemukan pola yang aneh di masa-masa demonstrasi di Indonesia. Pola ini adalah, ketika masyarakat menyampaikan aspirasinya terhadap pejabat yang berkuasa, justru yang menjadi fokus utama adalah tentang bagaimana cara menyampaikannya, alih-alih fokus pada isi yang disampaikan. Fenomena ini menjadikan pemerintah bertindak  sebagai polisi yang mengatur cara orang berpendapat, termasuk cara mengkritik.  Sialnya, praktik ini tidak berhenti sebagai wacana moral, melainkan telah mengakar menjadi sistem yang terkodifikasi dalam konstitusi. Pasal Karet UU ITE, pasal penghinaan dalam KUHP baru, dan birokratisasi saluran aspirasi hanyalah beberapa contoh alat yang digunakan untuk membungkam suara massa. Pola ini terlihat terang-terangan, rakyat berbicara soal substansi, pemerintah merespons soal cara. By: Rakhmat.Suwandi ( https://images.pexels.com/photos/33957680/pexels-photo-33957680.jpeg ...

Hai! Kembali lagi di tulisanku yang ke-sekian. Lagi-lagi topik utama yang aku angkat dalam tulisan ini adalah murni karena keingintahuanku, dan akan lebih bermanfaat lagi jika aku bisa membagikannya kepada teman-teman semua. So , akhir-akhir ini di media sosial, ada suatu tren bernama “we listen we don’t judge.” Ada dua macam cara main yang umum dilakukan dalam tren ini, pertama, teknis yang melibatkan beberapa orang yang duduk bersama kemudian mengucapkan kalimat “we listen we don’t judge” secara serentak. Lalu masing-masing orang akan bergilir membagikan sesuatu yang mungkin belum pernah diketahui oleh peserta lainnya. Setelah membagikan sesuatu, peserta lain yang mendengarkan menurut aturan mainnya tidak diperbolehkan untuk memberikan tanggapan termasuk kritik dan komentar. Cara main seperti ini biasa ditemukan di media sosial yang output -nya berupa konten video, contohnya TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. For your information , tren ini dimulai dalam bentuk konten video, dan...

Hayoo, siapa yang pernah denger ucapan “anak laki kok main masak-masakan?” atau “anak perempuan kok main bola?” dan ucapan-ucapan serupa lainnya. Sama! Aku juga masih sering denger bahkan sampai sekarang. Pertanyaannya adalah, ucapan itu normal nggak sih atau malah dinormalisasi? Aku memang bukan dokter anak, psikolog, ahli gender dan sebagainya, hanya keingintahuanku yang membuat tulisan ini bisa hadir. Harapannya semoga teman-teman yang memiliki pertanyaan serupa bisa sedikit tercerahkan dengan tulisan ini. DEFINISI PELABELAN GENDER ( GENDER LABELING ) Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya kita memahami makna label gender. Dari salah satu bacaan yang aku temui, teori label atau labeling theory dalam ilmu sosiologi adalah suatu perspektif tentang bagaimana individu atau kelompok diberi label atau dikategorikan oleh masyarakat dan label tersebut dapat berdampak pada perilaku dan interaksi sosial mereka .  Contohnya, ketika masyarakat memberi label “anak baik” kepada anak yang...

          Suatu hari, saya menemukan suatu “postingan” di media sosial tentang salah satu calon legislatif yang berusaha meraup suara dengan memanfaatkan keberadaan K-pop melalui acara “Noraebang” (karaoke) secara gratis. Tentunya hal ini menimbulkan reaksi yang mayoritas negatif. Alasannya karena K-pop dimanfaatkan hanya demi popularitas. Pada awalnya, kolom komentar sepakat untuk memboikot acara, serta calon legislatif supaya tidak dipilih. Namun salah satu komentar justru berujung pada kalimat yang mendeklarasikan untuk “golput” pada pemilihan umum 2024. Ketika seseorang bertanya “mengapa?”, warga dunia maya tersebut hanya menjawab kalimat yang sangat singkat namun cukup menyita perhatian saya, yakni “golput juga pilihan di negara demokrasi”.      Kalimat sakti tersebut membuat saya tertarik untuk menelaah lebih jauh tentang makna dan kebenaran yang terkandung. Kira-kira jika dibuat pertanyaan penelitian kurang lebih seperti ini, “apakah...

Setelah sebelumnya telah dibahas tentang dampak dan penyebab penahanan ijazah sekolah, berikut ini akan dibahas keterkaitan antara SPP dan gaji pengajar serta solusi yang bisa dilakukan.          3.  SPP dan gaji pengajar, apa keterkaitannya? Patut diketahui bahwa gaji tenaga kependidikan apapun jenisnya (seperti guru, teknisi dan lain-lain) termasuk dalam biaya operasional sekolah, tepatnya biaya operasional personalia. Lalu kita pisah kembali berdasarkan jenis satuan pendidikan, yang mana secara sederhana pemerintah bertanggung jawab atas gaji pengajar di sekolah negeri. Sedangkan sekolah swasta, gaji guru kembali dibebankan kepada penyelenggara satuan pendidikan. Istilah SPP sendiri dianggap sebagai pungutan yang turut diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Selain tidak memaksa, sifat dari pungutan ini tidak dapat dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sek...

          Suatu hari seseorang terdekat saya bercerita bahwa ada seorang lulusan murid SMA yang ijazahnya ditahan oleh sekolah formal. Ilustrasi kasarnya, ijazah dia ini ditahan karena belum bayar SPP atau iuran sekolah-nya belum lunas . Awalnya saya tidak tau, apakah penahanan ijazah ini sudah lama ada atau memang baru kali ini saya mengetahuinya secara lebih dekat? Hingga pada akhirnya saya penasaran dengan regulasi tentang penahanan ijazah oleh sekolah, beberapa kasus yang terjadi baru-baru ini di wilayah Jawa Timur dan solusi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan permasalahan ini. Dan nyatanya, permasalahan penahanan ijazah oleh sekolah ini cukup rumit apabila ditelaah secara komprehensif mulai dari tunggakan/biaya sekolah hingga gaji pengajar.             Di sini, saya akan berbicara melalui perspektif yang saya ketahui dengan mengandalkan sumber internet (bacaan berita) dan sumber primer ...