Ruang Kacamata

Pertama-tama, tulisan kecil-kecilan ini berangkat dari keresahanku ketika  secara berulang menemukan pola yang aneh di masa-masa demonstrasi di Indonesia. Pola ini adalah, ketika masyarakat menyampaikan aspirasinya terhadap pejabat yang berkuasa, justru yang menjadi fokus utama adalah tentang bagaimana cara menyampaikannya, alih-alih fokus pada isi yang disampaikan. Fenomena ini menjadikan pemerintah bertindak  sebagai polisi yang mengatur cara orang berpendapat, termasuk cara mengkritik.  Sialnya, praktik ini tidak berhenti sebagai wacana moral, melainkan telah mengakar menjadi sistem yang terkodifikasi dalam konstitusi. Pasal Karet UU ITE, pasal penghinaan dalam KUHP baru, dan birokratisasi saluran aspirasi hanyalah beberapa contoh alat yang digunakan untuk membungkam suara massa. Pola ini terlihat terang-terangan, rakyat berbicara soal substansi, pemerintah merespons soal cara. By: Rakhmat.Suwandi ( https://images.pexels.com/photos/33957680/pexels-photo-33957680.jpeg ...

          Suatu hari, saya menemukan suatu “postingan” di media sosial tentang salah satu calon legislatif yang berusaha meraup suara dengan memanfaatkan keberadaan K-pop melalui acara “Noraebang” (karaoke) secara gratis. Tentunya hal ini menimbulkan reaksi yang mayoritas negatif. Alasannya karena K-pop dimanfaatkan hanya demi popularitas. Pada awalnya, kolom komentar sepakat untuk memboikot acara, serta calon legislatif supaya tidak dipilih. Namun salah satu komentar justru berujung pada kalimat yang mendeklarasikan untuk “golput” pada pemilihan umum 2024. Ketika seseorang bertanya “mengapa?”, warga dunia maya tersebut hanya menjawab kalimat yang sangat singkat namun cukup menyita perhatian saya, yakni “golput juga pilihan di negara demokrasi”.      Kalimat sakti tersebut membuat saya tertarik untuk menelaah lebih jauh tentang makna dan kebenaran yang terkandung. Kira-kira jika dibuat pertanyaan penelitian kurang lebih seperti ini, “apakah...

Setelah sebelumnya telah dibahas tentang dampak dan penyebab penahanan ijazah sekolah, berikut ini akan dibahas keterkaitan antara SPP dan gaji pengajar serta solusi yang bisa dilakukan.          3.  SPP dan gaji pengajar, apa keterkaitannya? Patut diketahui bahwa gaji tenaga kependidikan apapun jenisnya (seperti guru, teknisi dan lain-lain) termasuk dalam biaya operasional sekolah, tepatnya biaya operasional personalia. Lalu kita pisah kembali berdasarkan jenis satuan pendidikan, yang mana secara sederhana pemerintah bertanggung jawab atas gaji pengajar di sekolah negeri. Sedangkan sekolah swasta, gaji guru kembali dibebankan kepada penyelenggara satuan pendidikan. Istilah SPP sendiri dianggap sebagai pungutan yang turut diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Selain tidak memaksa, sifat dari pungutan ini tidak dapat dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sek...

          Suatu hari seseorang terdekat saya bercerita bahwa ada seorang lulusan murid SMA yang ijazahnya ditahan oleh sekolah formal. Ilustrasi kasarnya, ijazah dia ini ditahan karena belum bayar SPP atau iuran sekolah-nya belum lunas . Awalnya saya tidak tau, apakah penahanan ijazah ini sudah lama ada atau memang baru kali ini saya mengetahuinya secara lebih dekat? Hingga pada akhirnya saya penasaran dengan regulasi tentang penahanan ijazah oleh sekolah, beberapa kasus yang terjadi baru-baru ini di wilayah Jawa Timur dan solusi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan permasalahan ini. Dan nyatanya, permasalahan penahanan ijazah oleh sekolah ini cukup rumit apabila ditelaah secara komprehensif mulai dari tunggakan/biaya sekolah hingga gaji pengajar.             Di sini, saya akan berbicara melalui perspektif yang saya ketahui dengan mengandalkan sumber internet (bacaan berita) dan sumber primer ...

  Sosok presiden Soekarno di pelupuk ingatan masyarakat Indonesia tak akan lekang oleh waktu, pun di mata internasional. Sebab sejarah telah mencatat bagaimana seorang orator ulung yang bernama Soekarno itu mampu dengan berani menggagas pikiran yang cendekiawan di kalanya. Menyingkap kekejaman pemerintah kolonial di kancah dunia, serta membakar semangat kemerdekaan terhadap saudara sebangsanya di Indonesia. Tentu segala kehendak yang dilakukan oleh Soekarno tak luput dari pengaruh lingkungan yang melekat pada dirinya. Hingga membentuk karakter Soekarno yang sangat membenci pemerintahan kolonial dan imperial. Dari karakter Soekarno yang kuat tersebut, muncul pemikiran bahwa penjajahan di atas bumi pertiwi Indonesia harus dihapuskan dan segera dihentikan. Ide kemerdekaan tersebut mencapai tahap gemilangnya dengan dorongan dari berbagai tokoh penting yang turut serta dalam merumuskan dasar-dasar negara. Jadilah Indonesia merdeka yang mulanya dipimpin oleh presiden Soekarno dan wakil p...

PENDAHULUAN Kebijakan dalam negeri Indonesia dalam membangun Papua dan Papua Barat untuk kemakmuran rakyat adalah salah satu upaya pemerintahan Indonesia sebagai cara untuk pemerataan sumber daya kebutuhan secara menyeluruh. Sehingga daerah Papua dan Papua Barat tidak lagi menjadi daerah yang tertinggal dari modernitas daerah lain di Indonesia, dan tidak lagi ter-isolasi terhadap globalisasi. Pemerintah dalam membangun Papua dan Papua Barat juga meliputi usaha untuk meningkatkan efektifitas pembangunan infrasktruktur, pemberdayaan manusia, dan peningkatan kualitas hidup di Papua dan Papua Barat. Dengan adanya kebijakan dalam negeri Indonesia dalam membangun Papua dan Papua Barat untuk kemakmuran rakyat, diharapkan tidak ada lagi istilah kesenjangan sosial dan ekonomi yang menjadi masalah utama pemerintahan ke depannya. Apabila kebijakan dalam negeri Indonesia dalam membangun Papua dan Papua Barat untuk kemakmuran rakyat ditelaah menggunakan model political system milik David Easton , ...

Pendahuluan       Kondisi Indonesia kini sedang dalam masa percobaan, tentang bagaimana legalitas hukum dapat diberlakukan secara adil tanpa merugikan maupun menguntungkan salah satu pihak. Dalam hukum domestik, Indonesia tentu saja menganut constitutional law yang berupa hukum perundang-undangan yang termaktub dalam kitab undang undang. Hukum domestik tersebut ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat yang bertempat di wilayah kedaulatan Indonesia. Pihak terkait yang berkuasa dan berwenang atas perancangan undang-undang tersebut ialah anggota legislatif. Kasusnya, bagaimana apabila rancangan undang–undang yang dibuat oleh anggota legislatif bertentangan terhadap masyarakat sipil. Sementara anggota legislatif dalam pembuatan rancangan undang-undang seharusnya melibatkan aspirasi masyarakat.       Kasus tersebut pada akhirnya menjadi kontroversial di Indonesia dan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Menimbang masa depan leg...