Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Maret, 2022

PERSONALITAS SEORANG SOEKARNO

  Sosok presiden Soekarno di pelupuk ingatan masyarakat Indonesia tak akan lekang oleh waktu, pun di mata internasional. Sebab sejarah telah mencatat bagaimana seorang orator ulung yang bernama Soekarno itu mampu dengan berani menggagas pikiran yang cendekiawan di kalanya. Menyingkap kekejaman pemerintah kolonial di kancah dunia, serta membakar semangat kemerdekaan terhadap saudara sebangsanya di Indonesia. Tentu segala kehendak yang dilakukan oleh Soekarno tak luput dari pengaruh lingkungan yang melekat pada dirinya. Hingga membentuk karakter Soekarno yang sangat membenci pemerintahan kolonial dan imperial. Dari karakter Soekarno yang kuat tersebut, muncul pemikiran bahwa penjajahan di atas bumi pertiwi Indonesia harus dihapuskan dan segera dihentikan. Ide kemerdekaan tersebut mencapai tahap gemilangnya dengan dorongan dari berbagai tokoh penting yang turut serta dalam merumuskan dasar-dasar negara. Jadilah Indonesia merdeka yang mulanya dipimpin oleh presiden Soekarno dan wakil p...

KESIMPULAN ARTIKEL JURNAL “THE CNN EFFECT: CAN THE NEWS MEDIA DRIVE FOREIGN POLICY?”

            Pada jurnal yang berjudul “ The CNN Effect: Can the News Media Drive Foreign Policy ?” karangan Piers Robinson terdapat berbagai anggapan bahwasannya media berita dapat memengaruhi terbentuknya kebijakan luar negeri. Hal tersebut ditandai dengan kemunculan istilah “CNN effect” atau dampak yang diberikan oleh media berita terhadap perangkat pemerintahan. Dampak yang diberikan dapat berupa dorongan atau kritikan terhadap kinerja pemerintahan, apakah selama ini pemerintahan melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar atau justru sebaliknya. Peran media berita menjadi kunci utama untuk menstimulasi kinerja pemerintah, misalnya membentuk kebijakan luar negeri sebagai respon terhadap suatu fenomena internasional. Meskipun demikian, beberapa teori memiliki argument yang berbeda tentang peran media berita dalam membentuk atau mempengaruhi kebijakan luar negeri. Hal ini disebabkan oleh perspektif yang dipegang oleh masing-masing teor...

CASE STUDY: IMPLEMENTATION OF THE POST-CONFLICT AGENDA FROM THE EVENTS OF THE SERBIA/KOSOVO WAR 1998-1999

CASE STUDY  On November 5, 2020, it was quoted from the website of the non-governmental organization "Amnesty International" that the Serbia/Kosovo war crimes and crimes against humanity in 1998-1999 were confirmed by the Office of the Special Prosecutor based in The Hague as the perpetrators of the incident. Among the confirmed perpetrators were Kosovo President Hashim Thaçi and three other Kosovo Liberation Army (KLA) commanders. Some of the treatments alleged by the perpetrator were involvement in arbitrary arrests, enforced disappearances, torture and ill-treatment of prisoners, and murder of opponents. Thus, the victims affected by war crimes and crimes against humanity can claim their rights. Perpetrators of crimes are also required to meet the needs expected of victims who are affected. It can be seen that the number of victims affected was around one hundred people who were killed from various identities, such as Serbs, Roma, and ethnic Kosovo Albanians, including the...

HUAWEI VS AMERIKA SERIKAT (STUDI KASUS LINGKUNGAN MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL)

PENDAHULUAN             Manajemen bisnis internasional juga perlu memperhatikan bagaimana kondisi lingkungan dari suatu negara, mulai dari lingkungan politik, hukum, ekonomi, dan teknologi. Hal ini disebabkan karena arus globalisasi yang menciptakan dinamisme perkembangan isu global, sehingga akan sangat mudah mempengaruhi kondisi lingkungan suatu negara. Misalnya saja dalam studi kasus kali ini yang menggambarkan bagaimana perusahaan multinasional telekomunikasi dan jaringan komunikasi Huawei yang bermarkas di China mengalami rentetan tuduhan oleh presiden Amerika Serikat, Donald Trump akibat kondisi lingkungan di Amerika Serikat. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai perseteruan antara perusahaan multinasional Huawei dengan pemerintah Amerika Serikat. HUAWEI VS AMERIKA SERIKAT             Menjadi buah bibir di berbagai kalangan pebisnis di masa kini, perusa...

ANALISIS MELEMAHNYA KEKUATAN SAUDI

              Bukan hal yang baru apabila berbicara tentang melemahnya kekuatan Arab Saudi dalam sistem regional atau kawasan dan internasional. Sebab, sejak putra dari Raja Salman atau yang akrabnya disapa dengan Pangeran Muhammad Bin Salman menduduki takhta kerajaan, performa dari kebijakan yang diputuskan oleh kerajaan Arab Saudi menjadi kacau dan tidak stabil. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan Pangeran atau Putra Mahkota Muhammad Bin Salman dalam menanggapi situasi regional maupun internasional. Bahkan, hal-hal yang kian memburuk bak mimpi terus menerus menghampiri dan menghantui Arab Saudi. Akibatnya, berbagai kecaman dan kritik dari negara-negara kawasan dan global tak henti-henti dilayangkan kepada kerajaan Arab Saudi. Aksi atau tindakan yang dicanangkan oleh Putra Mahkota pun semakin tidak wajar, dan perlu dipertanyakan alasannya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai analisis melemahnya kekuatan Saudi menggunakan ...

ANALISA RASIONALITAS TERHADAP KEBIJAKAN LUAR NEGERI PERANCIS BERDASAR PADA TEORI NORMATIVE

PENDAHULUAN               Kebijakan luar negeri dibentuk dengan segala pertimbangan yang mempengaruhinya. Mulai dari personalitas seorang pemimpin, sifat instrumental dan filosofi, hingga bagaimana pemimpin tersebut melihat seisi dunia melalui cara pandangnya. Anggapan bahwa kebijakan luar negeri yang telah diputuskan adalah pilihan yang tepat menurut seorang pemimpin berdasar pada persepsinya yang akurat, serta keyakinan bahwa tiada hal yang lebih baik dibandingkan menetapkan kebijakan tersebut. Landasan persepsi dibangun oleh personalitas, kepercayaan, pengalaman, keahlian, dan juga bagaimana suatu informasi dapat tersajikan di hadapan seorang pemimpin. Selain itu, pemimpin juga dapat memandang situasi dunia sebagaimana ia memandang dengan semestinya. Cara tersebut dapat berupa mengetahui logika atau latarbelakang suatu kebijakan luar negeri dibentuk. Argumen bahwa kebijakan luar negeri yang kerapkali dirasa tidak wajar a...

KEBIJAKAN DALAM NEGERI INDONESIA DALAM MEMBANGUN PAPUA DAN PAPUA BARAT UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT

PENDAHULUAN Kebijakan dalam negeri Indonesia dalam membangun Papua dan Papua Barat untuk kemakmuran rakyat adalah salah satu upaya pemerintahan Indonesia sebagai cara untuk pemerataan sumber daya kebutuhan secara menyeluruh. Sehingga daerah Papua dan Papua Barat tidak lagi menjadi daerah yang tertinggal dari modernitas daerah lain di Indonesia, dan tidak lagi ter-isolasi terhadap globalisasi. Pemerintah dalam membangun Papua dan Papua Barat juga meliputi usaha untuk meningkatkan efektifitas pembangunan infrasktruktur, pemberdayaan manusia, dan peningkatan kualitas hidup di Papua dan Papua Barat. Dengan adanya kebijakan dalam negeri Indonesia dalam membangun Papua dan Papua Barat untuk kemakmuran rakyat, diharapkan tidak ada lagi istilah kesenjangan sosial dan ekonomi yang menjadi masalah utama pemerintahan ke depannya. Apabila kebijakan dalam negeri Indonesia dalam membangun Papua dan Papua Barat untuk kemakmuran rakyat ditelaah menggunakan model political system milik David Easton , ...

KEBIJAKAN LUAR NEGERI TIMOR LESTE

PENGANTAR       Keberadaan suatu negara di dunia dengan pengakuan berskala internasional baik secara de jure maupun de facto tidak akan lengkap tanpa adanya kebijakan luar negeri. Hal tersebut didukung oleh salah satu alasan yang menyatakan bahwa dengan adanya kebijakan luar negeri, suatu negara dapat membangun hubungan baik yang menciptakan keuntungan dari berbagai macam aspek, seperti keamanan, politik, sosial-budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Itulah mengapa, baik negara generasi pertama maupun negara abad 21 berlomba-lomba untuk mengintensifkan hubungan internasionalnya. Terlebih lagi bagi negara baru yang masih membutuhkan tuntunan dari negara lain untuk menjalankan aktivitas negaranya. Negara baru yang dimaksud adalah negara yang masih dikatakan awam dan rawan terjadi masalah serius karena lunaknya sistem pemerintahan, sebab negara tersebut belum mampu mengemban amanat dari rakyat dan memposisikan statusnya sebagai negara.    ...