PENGANTAR
Keberadaan
suatu negara di dunia dengan pengakuan berskala internasional baik secara de jure maupun de facto tidak akan lengkap tanpa adanya kebijakan luar negeri. Hal
tersebut didukung oleh salah satu alasan yang menyatakan bahwa dengan adanya
kebijakan luar negeri, suatu negara dapat membangun hubungan baik yang
menciptakan keuntungan dari berbagai macam aspek, seperti keamanan, politik,
sosial-budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Itulah mengapa, baik negara
generasi pertama maupun negara abad 21 berlomba-lomba untuk mengintensifkan
hubungan internasionalnya. Terlebih lagi bagi negara baru yang masih
membutuhkan tuntunan dari negara lain untuk menjalankan aktivitas negaranya.
Negara baru yang dimaksud adalah negara yang masih dikatakan awam dan rawan
terjadi masalah serius karena lunaknya sistem pemerintahan, sebab negara
tersebut belum mampu mengemban amanat dari rakyat dan memposisikan statusnya sebagai
negara.
Kondisi
tersebut terbukti muncul pada salah satu negara baru di kawasan Asia Tenggara,
ialah Republik Demokratik Timor Leste atau yang biasa disebut Timor Leste yang
meraih kemerdekaannya pada tanggal 20 Mei 2002 dibawah naungan institusi
internasional PBB.[1]
Meskipun telah mendeklarasikan kemerdekaan, Timor Leste masih belum mampu
menstabilkan kondisi di negaranya, tercatat berbagai masalah internal yang
terjadi hingga tahun 2012, yang kemudian diselesaikan melalui misi terpadu PBB
di Timor Leste UNMIT (United Nations Mission
in Timor Leste).[2]
Terlepas dari konflik internal yang terjadi sepanjang tahun 2002 hingga 2012,
Timor Leste kini telah menyadari posisi strategisnya dalam hubungan
internasional. Meskipun acapkali terhambat oleh masalah umum, akan tetapi Timor
Leste telah mencanangkan berbagai kebijakan luar negeri untuk menguatkan
posisinya sebagai suatu negara. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut
mengenai sejarah singkat yang membentuk identitas nasional Timor Leste,
bentuk-bentuk kebijakan luar negeri Timor Leste, dan berbagai masalah yang akan
dihadapi oleh Timor Leste di masa mendatang.
SEJARAH DAN IDENTITAS NASIONAL
Timor
Leste adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki luas
wilayah sebesar 14.874 km² dengan jumlah penduduk berdasarkan sensus akhir
tahun 2011 yang diperkirakan mencapai 1,115,000 jiwa dengan mayoritas beragama Katolik
(90%), Protestan (5%), Islam (3%), Lain-lain (2%).[3] Hal
ini menjadikan Timor Leste menjadi negara kedua setelah Filiphina yang memiliki
mayoritas agama Katolik. Sistem pemerintahan Timor Leste adalah Semi-Presidensial,
yaitu Presiden sebagai Kepala Negara yaitu Francisco Guterres yang menjabat
sejak 20 Mei 2017 dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan yaitu Taur
Matan Ruak yang menjabat sejak 22 Juni 2018.[4]
Hal-hal umum lainnya seperti asal turunan warga Timor Leste berasal dari
keturunan Austronesia secara dominan, namun tidak menutup kemungkinan terdapat
berbagai turunan lainnya seperti Papua maupun Tionghoa. Sementara penggunaan
Bahasa di Timor Leste yaitu menggunakan Bahasa Tetum dan Bahasa Portugis¸[5] hal
ini dikarenakan Timor Leste mengadopsi berbagai aspek dari bangsa Portugis.
Telah
disinggung sebelumnya mengenai kemerdekaan Timor Leste pada tanggal 20 Mei 2002
yang diawasi secara langsung oleh PBB. Namun jauh sebelumnya pada tahun 1975,
Timor Leste telah memproklamirkan kemerdekaannya dari penjajah kolonial
Portugis. Sebelum Indonesia menjajaki wilayah Timor Leste, Portugis terlebih
dahulu menguasai daerah tersebut sejak tahun 1513 hingga 1975. Pada awalnya,
Timor Leste terbagi menjadi 2 wilayah (Timor Portugis dan Timor Barat) yang
dipisahkan oleh kota Dili atau Manatuto. Di kedua wilayah tersebut, terdapat
partai-partai yang saling berlawanan dan berebut mendapatkan pengaruh untuk
persiapan kemerdekaan Timor Leste. Kemerdekaan Timor Leste semakin nyata
semenjak adanya revolusi Anyelir di Portugal 1974 yang berisikan tentang
Portugis tidak lagi menjajaki tanah Timor Portugis, serta kemenangan partai
politik dominan sayap kiri FRETILIN (Front Revolusioner untuk Timor Leste
Merdeka) atau nama baru dari ASDT (Asosiasi Sosial Demokrat Tinor Leste) atas
serangan kudetanya terhadap partai politik sayap kanan UDT (Uni Demokratik
Timor Leste)[6]
dan partai politk minoritas lainnya. Sementara FRETILIN mendeklarasikan
kemerdekaannya pada November 1975 dengan presiden pertama Francisco Xavier do
Amaral, partai politik yang mengalami kekalahan melarikan diri menuju wilayah
Indonesia dan menandatangani deklarasi Baliho dengan maksud integrasi wilayah. Hal
ini yang menyebabkan terjadinya konflik berkepanjangan antara kelompok
pro-integrasi dan pro-kemerdekaan, serta pendudukan Indonesia atas Timor Leste
yang disetujui oleh Amerika dan Australia untuk mencegah paham komunis.[7]
Selama
24 tahun lamanya, Timor Leste melakukan gerakan pembebasan oleh operasi militer
ofensif FALINTIL atau angkatan bersenjata dari partai politik FRETILIN dengan
gerilyawan kemerdekaan Indonesia. Berbagai tindakan demonstrasi, pemogokan
kerja, dan berbagai aksi lainnya yang menyuarakan kemerdekaan di Timor Leste
juga dilakukan seiring berjalannya waktu hingga tahun 1998. Salah satu tagedi paling
kejam yaitu penembakan terhadap milisi pro-kemerdekaan Timor Leste pada tanggal
12 November 1991 di masa pendudukan Indonesia yang bertempat pada makam Santa
Cruz, sehingga tragedy tersebut dijuluki pembantaian Santa Cruz.[8] Fenomena
tersebut telah menelan banyak nyawa dan biaya yang cukup tinggi, sehingga
setelah rezim Soeharto tergantikan oleh presiden B.J Habibie, muncul berbagai
saran untuk menentukan nasib sendiri bagi Timor Leste. Dan pada bulan Januari
1999, B.J. Habibie memutuskan untuk mengizinkan tindakan penentuan nasib
sendiri untuk Timor Leste, dan ia ingin seluruh situasi diselesaikan pada tahun
2000.[9]
Setelah
presiden B.J Habibie mengizinkan pasukan internasional untuk masuk ke dalam
wilayah Timor Leste, berbagai pasukan khusus perdamaian baik dari negara lain
maupun institusi internasional seperti PBB dikirim untuk membantu proses
pemulihan kemerdekaan Timor Leste. Diawali dengan dikirimnya pasukan INTERFET
atau pasukan internasional untuk Timor Leste yang dipimpin oleh militer
Australia yang tiba pada tanggal 20 September 1999.[10]
Selain itu, sejak 1999, PBB telah mengerahkan lima pasukan khusus perdamaian
secara berturut-turut ke Timor Leste, diantaranya yaitu, UNAMET (1999), UNTAET
(1999–2002), UNMISET (2002–2005), UNOTIL (2005–2006) dan UNMIT (2006–2012).[11]
Meskipun dalam proses transisi menuju negara merdeka, Timor Leste tidak dapat
terhindar dari berbagai persoalan pokok seperti, kekerasan, kelaparan,
kemiskinan, dan lain sebagainya, namun telah ditetapkan dan diakui secara
internasional bahwa negara Republik Demokrasi Timor Leste merdeka sejak tanggal
20 Mei 2002.
KEBIJAKAN LUAR NEGERI
Akan
tetapi, seperti yang dikatakan di awal bahwa berbagai pergolakan di Timor Leste
tidak hanya berhenti setelah negara tersebut meresmikan kemerdekaannya, karena
sebagai negara baru akan menjadi tantangan yang luar biasa untuk menata segala
macam aspek yang memposisikan Timor Leste menjadi sebuah negara merdeka yang
sejajar dengan negara merdeka lainnya di dunia. Disini. peran kebijakan luar
negeri mampu membantu menguatkan karakter dan identitas nasional Timor Leste di
kancah internasional. Tak cukup itu, kebijakan luar negeri juga dapat membantu
mencapai kepentingan nasional Timor Leste. Hal ini mendorong stabilisasi negara
Timor Leste pasca kemerdekaan yang sistemnya masih tergolong lemah. Sama halnya
dengan negara merdeka lainnya, perbedaan rezim tentu berakibat pada perbedaan
kebijakan luar negeri. Alasannya dapat berupa perbedaan kepentingan nasional
tiap tahunnya, dan signifikansi masalah yang menjadi prioritas oleh pemerintah
Timor Leste.
Pada
saat pendudukan Indonesia terjadi di Timor Leste pada tahun 1975 yang didukung
oleh Amerika dan Australia, menjadikan gerilyawan pro-kemerdekaan Timor Leste
mencari dukungan masyarakat internasional. Hal ini dapat dilihat dari salah
satu pemimpin FRETILIN, Jose Ramos Horta yang melakukan kunjungan ke Amerika
pada tahun 1976, dimana ia diundang untuk menjadi pembicara di Cornell University
dan tampil di depan sidang PBB. Tidak hanya itu, kelompok agama Katolik di
Timor Leste juga menggalang bantuan di ranah internasional, terbukti dari salah
satu tokoh agama Uskup Belo yang mendesak PBB supaya melakukan referendum bagi
Timor Leste. Akibatnya, sejumlah aktivis internasional mulai dari pengamat
politik hingga penulis jurnal mulai memberikan perhatiannya kepada Timor Leste,
terutama setelah terjadi insiden pembantain Santa Cruz pada tahun 1991.[12]
Perjuangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh penting Timor Leste menandakan
diplomasi yang mereka gunakan untuk mendapatkan bantuan secara internasional,
mengingat tidak ada pihak yang menjadi sandaran bagi rakyat Timor Leste.
Pasca
kemerdekaan Timor Leste diresmikan dengan bantuan secara langsung oleh PBB,
berbagai tokoh dunia mendatangi wilayah tersebut dengan harapan dapat membuka
kerjasama bilateral yang baik. Tak terkecuali Australia dan Indonesia sebagai
negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Lain hal dengan
Australia yang mendapat kecaman akibat menyerap keuntungan sepihak dari
cadangan minyak dan gas di Timor Leste, Indonesia memiliki hubungan yang sangat
baik. Terbukti dari berbagai bentuk kerjasama antara pemerintah Indonesia dan
Timor Leste, seperti perdagangan, penerbangan, energy, kesejahteraan, ekonomi,
dan berbagai bentuk kerjasama lainnya, meskipun negosiasi mengenai perbatasan
darat masih menjadi masalah prioritas diantara keduanya.[13] Hal
tersebut tidak menyurutkan semangat kerjasama antara kedua negara, sebab kedua
negara memiliki sejarah yang panjang sebelum masa rekonsiliasi tiba.
Kebijakan
luar negeri Timor Leste selanjutnya mengenai pengajuan keanggotaan tetap dalam
organisasi regional kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Pengajuan tersebut selain
didasari oleh letak strategis Timor Leste yang masih berada di kawasan Asia
Tenggara, juga karena prinsip-prinsip diplomasi Timor Leste yang aktif menjalin
kerjasama dengan ASEAN dan menjadi anggota tetap ASEAN. Akan tetapi pada kenyataannya
Timor Leste masih berstatus observer
atau pengamat dalam organisasi regional tersebut. Alasan mengapa Timor Leste
masih belum ditetapkan secara resmi sebagai anggota tetap ASEAN sejak pengajuan
formalnya pada tanggal 4 Mei 2011 dikarenakan berbagai hambatan berupa
prasyarat yang belum mampu dipenuhi oleh Timor Leste. Terlebih lagi pada
masalah ekonomi dan finansial, dimana apabila Timor Leste menjadi anggota tetap
di ASEAN, maka akan menghabiskan jumlah biaya yang terbilang cukup tinggi untuk
pengadaan konferensi maupun agenda-agenda lainnya.[14]
Namun, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Timor Leste untuk
mendapatkan keanggotaan resmi, seperti mengikuti agenda-agenda ASEAN, kemudian
membentuk hubungan diplomatis dengan negara anggota ASEAN, dan berbagai upaya
lainnya sehingga Timor Leste memperoleh posisinya sebagai anggota ASEAN di
kemudian hari.
TANTANGAN
Sebagai
negara baru yang rentan rapuh dan lemah di berbagai aspek, Timor Leste telah
mengupayakan berbagai usaha terbaiknya seperti pembentukan kebijakan luar
negeri yang telah dibahas sebelumnya. Terlepas dari kebijakan luar negerinya,
Timor Leste masih rentan terhadap konflik internal dan masalah pokok yang wajib
dihadapi sebagai negara yang baru merdeka. Hal ini berkaitan dengan asumsi
salah satu peneliti tentang kegagalan membangun negara baru di Timor Leste.
Sebab, semakin banyaknya persoalan yang muncul seiring berjalannya waktu sejak
Timor Leste memproklamirkan kemerdekaannya. Diantara berbagai persoalan yang
dihadapi oleh negara baru Timor Leste yaitu, kesenjangan ekonomi yang sangat
besar, sementara rakyat pribumi masih tergolong lemah[15]
dalam hal pemberdayaan manusia. Masih ada rasa rasisme terhadap sebagian
kelompok sehingga memicu insiden kekerasan, seperti yang terjadi pada bulan
April-Mei 2006, dimana terjadi sebuah puncak bentrokan antara tentara dan
polisi Timor Leste. Akibatnya terjadi kerusakan masal terhadap fasilitas
aparatur negara dan perlakuan kekerasan, seperti upaya pembunuhan terhadap
presiden dan Perdana Menteri Timor Leste pada saat itu,[16]
yakni Xanana Gusmao dan Mari Alkatiri. Di sisi lain, misi perdamaian yang
diutus PBB dinilai kurang mampu untuk menangani masalah rekonsiliasi Timor
Leste, sebab transisi negara menjadi terhambat.
Masalah
lain yang menjadi tantangan Timor Leste selayaknya negara baru ialah masalah
perbatasan laut dan hasil kilang minyak gas dengan Australia. Seperti yang
telah diketahui bahwa Timor Leste berbatasan darat dengan Indonesia dan
berbatasan laut dengan Australia. Apabila masalah perbatasan Timor Leste dengan
Indonesia telah diselesaikan dengan baik, lain hal dengan Australia, yang
memunculkan negosiasi mengenai garis batas antara kedua negara, dan karenanya
pembagian royalti dari eksploitasi cadangan minyak dan gas di Laut Timor.[17]
Menurut pihak Australia, eksploitasi tersebut dibenarkan karena Australia telah
menggelontorkan sejumlah dana untuk memulihkan kemerdekaan Timor Leste. Akan
tetapi hal tersebut bertentangan dengan pihak Timor Leste yang berpendapat
bahwa Australia telah menyerap keuntungan sebanyak-banyaknya dari eksploitasi
tersebut. Pada tahun 2019, Australia dan Timor Leste menyepakati perjanjian
perbatasan maritim yang berakibat terhadap pembagian hasil minyak dan gas,
yang terletak di 150 kilometer di tenggara Timor Timur dan 450 kilometer di
barat laut Australia atau yang disebut ladang Greater Sunrise. Meskipun pada
awalnya, Australia meragukan kemampuan Timor Leste dalam mengembangkan
eksploitasi tersebut. Dengan begitu tercipta sebuah lapangan pekerjaan bagi
Timor Leste[18]
untuk menunjang aktivitas perekonomiannya.
KESIMPULAN
Bahwasannya
untuk menunjang situasi negara yang masih rentan terhadap konflik internal,
dibutuhkan suatu kebijakan luar negeri yang akan bermanfaat bagi kelangsungan
hidup masyarakat negara baru, seperti Timor Leste. Berawal dari jejak sejarah
yang panjang dengan bekas luka yang mendalam akibat aktivitas-aktivitas
kekerasan, Timor Leste mampu mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai negara baru
di abad 21. Terlepas dari kemerdekaannya, Timor Leste menjalani masa-masa
transisi yang menyulitkan hingga memunculkan konflik internal pada tahun 2006.
Beriringan dengan munculnya konflik internal, Timor Leste menyadari betapa
pentingnya posisi strategis di ranah internasional. Hal tersebut memicu Timor
Leste untuk membentuk berbagai kebijakan luar negeri baik bilateral maupun
multilateral yang salah satunya tertuang dalam keanggotaan ASEAN. Kini usaha Timor
Leste telah terbilang cukup baik dibandingkan masa sebelumnya, terlihat dari
upayanya dalam menyelesaikan konflik internal maupun eksternal. Namun Timor
Leste tidak bisa lepas dari tantangan yang kian bermunculan. Maka dari itu,
Timor Leste perlu menguatkan posisinya dengan mencanangkan kebijakan luar
negeri, supaya dapat berperan aktif dan memudahkan penyelesaian tantangan yang
akan dihadapinya.
REFERENSI
Blanco,
Ramon. 2015. The UN peacebuilding
process: an analysis of its shortcomings in Timor-Leste. Rev. Bras. Polít.
Int. 58 (1)
Chopra,
Jarat. 2002. Building State Failure in
East Timor. Development and Change. 33 (5)
CNN
Indonesia. 2019. Australia Sepakati
Perbatasan Maritim dengan Timor Leste. Jakarta: cnnindonesia.com dalam
situs website https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190729172903-113-416503/australia-sepakati-perbatasan-maritim-dengan-timor-leste
yang diakses pada tanggal 3 Mei 2020
Firman,
Tony. 2019. Referendum Timor Leste: Jalan
Panjang Kemerdekaan Sebuah Bangsa. Tirto.id dalam situs website https://tirto.id/referendum-timor-leste-jalan-panjang-kemerdekaan-sebuah-bangsa-bFyB
yang diakses pada tanggal 2 Mei 2020
Hanggoro,
Handaru Tri. Timor Timur Membangun
Solidaritas Internasional. Historia.id dalam situs website https://historia.id/politik/articles/timor-timur-membangun-solidaritas-internasional-DWVLN
yang diakses pada tanggal 3 Mei 2020
Kedutaan
Besar Republik Indonesia di Dili, Republik Demokratik Timor Leste. Kemlu.go.id
dalam situs website https://kemlu.go.id/dili/id/pages/profil_negara_timor-leste_/1748/etc-menu
yang diakses pada tanggal 2 Mei 2020
Kementerian
Luar Negeri Republik Indonesia. 2019. Menlu
Retno Bertemu Menlu Timor-Leste Bahas Peningkatan Kerja Sama Indonesia dan
Timor-Leste. Jakarta: Kemlu.go.id dalam situs web https://kemlu.go.id/portal/i/read/266/berita/menlu-retno-bertemu-menlu-timor-leste-bahas-peningkatan-kerja-sama-indonesia-dan-timor-leste
yang diakses pada tanggal 3 Mei 2020
Ofstad,
Olav. 2012. Reconciliation and Conflict
Resolution in East Timor. Oxford: Oxford Institute for Ethnics, Law, and
Armed Conflict
Pietsch,
Sam. 2010. Australian Imperialism and
East Timor. Marxist interventions, 2
Swastia,
Syifa Ayunda. 2016. Diplomasi Timor Leste
Bergabung dalam Keanggotaan Tetap ASEAN. Pekanbaru: JOM FISIP Vol. 3 No. 2
UN
Mission UNMIT. 2012. Closure of UNMIT.
Dili: unmissions.org dalam situs website https://unmit.unmissions.org/
yang diakses pada tanggal 2 Mei 2020
[1]
Blanco, Ramon. 2015. The UN peacebuilding
process: an analysis of its shortcomings in Timor-Leste. Rev. Bras. Polít.
Int. 58 (1). Hal. 42
[2]
UN Mission UNMIT. 2012. Closure of UNMIT.
Dili: unmissions.org dalam situs website https://unmit.unmissions.org/
yang diakses pada tanggal 2 Mei 2020
[3]
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili, Republik Demokratik Timor Leste.
Kemlu.go.id dalam situs website https://kemlu.go.id/dili/id/pages/profil_negara_timor-leste_/1748/etc-menu
yang diakses pada tanggal 2 Mei 2020
[4]
Ibid
[5]
Ibid
[6]
Firman, Tony. 2019. Referendum Timor
Leste: Jalan Panjang Kemerdekaan Sebuah Bangsa. Tirto.id dalam situs
website https://tirto.id/referendum-timor-leste-jalan-panjang-kemerdekaan-sebuah-bangsa-bFyB
yang diakses pada tanggal 2 Mei 2020
[7]
Ofstad, Olav. 2012. Reconciliation and
Conflict Resolution in East Timor. Oxford: Oxford Institute for Ethnics,
Law, and Armed Conflict. Hal. 4-8
[8]
Henry, Iain. 2013. Playing Second Fiddle
on the Road to INTERFET: Australia’s East Timor Policy Throughout 1999. Security
Challenges, Vol. 9, No. 1. Hal. 95
[9]
Pietsch, Sam. 2010. Australian Imperialism
and East Timor. Marxist interventions, 2. Hal. 13-15
[10]
Ibid. Hal. 22
[11]
Blanco, Ramon. 2015. Op. Cit. Hal. 46
[12]
Hanggoro, Handaru Tri. Timor Timur
Membangun Solidaritas Internasional. Historia.id dalam situs website https://historia.id/politik/articles/timor-timur-membangun-solidaritas-internasional-DWVLN
yang diakses pada tanggal 3 Mei 2020
[13]
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2019. Menlu Retno Bertemu Menlu Timor-Leste Bahas Peningkatan Kerja Sama
Indonesia dan Timor-Leste. Jakarta: Kemlu.go.id dalam situs web https://kemlu.go.id/portal/i/read/266/berita/menlu-retno-bertemu-menlu-timor-leste-bahas-peningkatan-kerja-sama-indonesia-dan-timor-leste
yang diakses pada tanggal 3 Mei 2020
[14]
Swastia, Syifa Ayunda. 2016. Diplomasi
Timor Leste Bergabung dalam Keanggotaan Tetap ASEAN. Pekanbaru: JOM FISIP
Vol. 3 No. 2. Hal 2-11
[15]
Chopra, Jarat. 2002. Building State
Failure in East Timor. Development and Change. 33 (5). Hal. 981
[16]
Blanco, Ramon. 2015. The UN peacebuilding
process: an analysis of its shortcomings in Timor-Leste. Rev. Bras. Polít.
Int. 58 (1). Hal. 49
[17]
Pietsch, Sam. 2010. Australian
Imperialism and East Timor. Marxist interventions, 2. Hal. 28
[18]
CNN Indonesia. 2019. Australia Sepakati
Perbatasan Maritim dengan Timor Leste. Jakarta: cnnindonesia.com dalam
situs website https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190729172903-113-416503/australia-sepakati-perbatasan-maritim-dengan-timor-leste
yang diakses pada tanggal 3 Mei 2020
Komentar
Posting Komentar